Dalam perkawinan, wewenang Pengadilan Agama diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari’ah, antara lain:

1. Ijin Poligami (Ijin beristeri lebih dari seorang);
2. Pencegahan perkawinan;
3. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
4. Pembatalan perkawinan;
5. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri;
6. Perceraian karena talak;
7. Gugatan perceraian;
8. Penyelesaian harta bersama;
9. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
10. Penguasaan anak/Hadhanah;
11. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
12. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak (Pengesahan Anak / Pengangkatan Anak);
13. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
14. Perwalian
15. Pencabutan kekuasaan wali;
16. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut dan dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
17. Ganti rugi terhadap wali (Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya);
18. Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
19. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campur; dan
20. Itsbat Nikah (Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain);
21. Ijin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
22. Dispensasi kawin;
23. Wali Adhal.