UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam penjelasan Pasal 49 huruf i dinyatakan perkara ekonomi syariah meliputi :

a.   bank syari'ah;

b.   lembaga keuangan mikro syari'ah.

c.   asuransi syari'ah;

d.  reasuransi syari'ah;

e.   reksa dana syari'ah;

f.    obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;

g.   sekuritas syari'ah;

h.   pembiayaan syari'ah;

i.    pegadaian syari'ah;

j.    dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan

k.   bisnis syari'ah.